ctrlnum 837
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/</relation><title>.; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)</title><creator>Hadi, Arief Rohman</creator><subject>18012806 Fasakh</subject><description>Perkawinan akan menjadi batal demi hukum apabila telah mendapatkan keputusan sah dari Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami-istri. Pembatalan perkawinan akan menjadi menarik dikaji karena masih adanya kekosongan hukum dalam mengatur akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status suami dan istri, status pengasuhan anak , dan status harta yang diperoleh selama masa perkawinan.&#xD; Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Kedua metode pengumpulan data tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan guna memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, analisa data menggunakan teknik diskripstif kualitatif dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori hukum yang digunakan.&#xD; Hasil penelitian ini adalah: (1) Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah status hukum pemohon dan termohon kembali pada status hukum semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejaka dan perawan, walaupun mereka dianggap telah melakukan persetubuhan. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/ Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr status hukum termohon I kembali seperti semula , yaitu jejaka. Adapun status hukum termohon II kembali seperti semula yaitu istri dari suaminya terdahulu, (2) Status pengasuhan anak pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah secara hukum jelas bahwa anak hasil perkawinan tersebut tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga dewasa, (3) Status harta selama masa perkawinan pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.</description><date>2015</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/1/931100806-PraBAB.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/2/931100806-bab1.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/3/931100806bab2.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/4/931100806-bab3.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/5/931100806-bab4.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/6/931100806-bab5.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/7/931100806-bab6.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/8/931100806-DaftarPustaka.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://etheses.iainkediri.ac.id/837/9/931100806-Lampiran.pdf</identifier><identifier> Hadi, Arief Rohman (2015) .; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. </identifier><recordID>837</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Hadi, Arief Rohman
title .; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)
publishDate 2015
topic 18012806 Fasakh
url http://etheses.iainkediri.ac.id/837/1/931100806-PraBAB.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/2/931100806-bab1.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/3/931100806bab2.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/4/931100806-bab3.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/5/931100806-bab4.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/6/931100806-bab5.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/7/931100806-bab6.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/8/931100806-DaftarPustaka.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/9/931100806-Lampiran.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/837/
contents Perkawinan akan menjadi batal demi hukum apabila telah mendapatkan keputusan sah dari Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami-istri. Pembatalan perkawinan akan menjadi menarik dikaji karena masih adanya kekosongan hukum dalam mengatur akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status suami dan istri, status pengasuhan anak , dan status harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Kedua metode pengumpulan data tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan guna memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, analisa data menggunakan teknik diskripstif kualitatif dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori hukum yang digunakan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah status hukum pemohon dan termohon kembali pada status hukum semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejaka dan perawan, walaupun mereka dianggap telah melakukan persetubuhan. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/ Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr status hukum termohon I kembali seperti semula , yaitu jejaka. Adapun status hukum termohon II kembali seperti semula yaitu istri dari suaminya terdahulu, (2) Status pengasuhan anak pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah secara hukum jelas bahwa anak hasil perkawinan tersebut tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga dewasa, (3) Status harta selama masa perkawinan pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.
id IOS6979.837
institution IAIN Kediri
affiliation onesearch.perpusnas.go.id
ptki.onesearch.id
institution_id 2572
institution_type library:university
library
library Perpustakaan IAIN Kediri
library_id 2008
collection etheses IAIN Kediri
repository_id 6979
subject_area pendidikan
ekonomi dan bisnis
syariah
dakwah
city KOTA KEDIRI
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS6979
first_indexed 2019-11-26T20:42:53Z
last_indexed 2021-03-26T11:51:28Z
recordtype dc
_version_ 1695295570486231040
score 17.538404