Konstruksi pemberitaan dana siluman dalam RAPBD DKI Jakarta: analisis framing pada harian kompas dan koran sindo
| Main Author: | Khusuma, Erwanto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://kc.umn.ac.id/112/1/HALAMAN%20AWAL.pdf http://kc.umn.ac.id/112/2/BAB%20I.pdf http://kc.umn.ac.id/112/3/BAB%20II.pdf http://kc.umn.ac.id/112/4/BAB%20III.pdf http://kc.umn.ac.id/112/5/BAB%20IV.pdf http://kc.umn.ac.id/112/6/BAB%20V.pdf http://kc.umn.ac.id/112/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://kc.umn.ac.id/112/8/LAMPIRAN.pdf http://kc.umn.ac.id/112/ |
Daftar Isi:
- Indonesia menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga khusus yang memiliki tugas masing-masing. Tiga lembaga utama tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling bekerjasama dalam proses pelaksanaan kekuasaan. Kerjasama dalam tingkat daerah dilakukan oleh DPRD (legislatif) dengan Gubernur (eksekutif). Namun, kerjasama tersebut terganggu dengan masalah yang menimpa pemerintahan DKI Jakarta, pihak legislatif dituduh menambahkan ‘dana siluman’ dalam rancangan APBD 2015 oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Tuduhan tersebut pun dilaporkan ke KPK dan diteruskan dalam investigasinya. Berita-berita terkait perseteruan tersebut pun mulai dibahas oleh Kompas dan Sindo, terhitung sejak pelaporan pada 27 Februari 2015. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Terdapat delapan berita yang digunakan sebagai unit analisis. Metode yang digunakan adalah framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, terlihat frame dari masing-masing media, Kompas secara tegas ingin menunjukkan bahwa DPRD bersalah dalam kasus ‘dana siluman’. Sementara, Koran Sindo memberikan sela bagi DPRD untuk membela diri terkait tuduhan ‘dana siluman’ tersebut.