Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur
| Main Author: | Fadlurrohman, Ahmad Zaki |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124 https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124/166 |
Daftar Isi:
- Berangkat dari kerangka teoritik pelembagaan demokrasi, tulisan ini mencoba untuk mengargumentasikan bahwa perhelatan pilkada serentak di Indonesia tidak akan efektif selama partai politik belum melembagakan diri. Asumsi yang dibangun dalam tulisan ini adalah seluruh problematika pilkada serentak Jawa Timur berurat akar dari partai politik. Karena pada dasarnya, pilkada serentak merupakan sebuah tahapan dalam proses pelembagaan demokrasi. Sedangkan pelembagaan demokrasi mensyaratkan adanya pelembagaan partai politik. Namun, apa yang terjadi dalam praktek pilkada serentak di Jawa Timur justru menghasilkan berbagai fenomena politik yang kontra produktif terhadap pelembagaan demokrasi. Sebagaimana kemunculan “calon tunggal”, “tingginya angka golput”, “calon independen boneka”, dan “kartelisasi partai politik”. Dengan menggunakan metode fenomenologi, studi ini melakukan refleksi kritis terhadap praktek beberapa pilkada serentak di Jawa Timur Tahun 2015. Setidaknya, ada empat kesimpulan atas keterkaitan antara problem fenomena tersebut dengan dinamika pelembagaan partai politik. Pertama, kemunculan calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi dalam sistem kepartaian di Indonesia. Kedua, tingginya angka golput menandakan gejala disfungsi partai politik dalam menjaring representasi, pendidikan politik, dan membentuk party id. Ketiga, munculnya calon independen boneka menujukkan adanya gejala prilaku tidak demokratis dari para elite partai. Keempat, kemunculan kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak adanya fragmentasi idiologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis.