Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province
| Main Authors: | Andiko, Toha, Fauzan, Fauzan |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
, 2019
|
| Online Access: |
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/747 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/747/641 |
Daftar Isi:
- This article examines the problem of Muslim husband civil servants (ASN) who are going to divorce, obtaining permission from officials in their place of work, must go through a long and quite long hierarchical procedure. The stages passed by husbands who work under the City and Regency Governments are longer and longer, compared to those working in the Ministry of Religion. The husband who submits divorce application without written permission from the official, then he is threatened with severe disciplinary punishment. In addition, if the husband submits a divorce application for no reason according to PP No. 45 of 1990, will be deducted 2/3 of his salary, and if there are no children, then his salary is 1/2 for his ex-wife. As a result, the ex-husband became difficult to remarry because his salary was severely deducted. As a result, the majority of husbands chose to remain in their marital status, even though they had separated the house. However, there are also several husbands who manipulate their wife’s condition so that they are not subject to the rules.
- Artikel ini mengkaji Problem suami muslim PNS yang akan bercerai, untuk memperoleh izin dari pejabat di tempatnya bekerja, harus melalui prosedur hirarkhis yang panjang dan cukup lama. Tahapan yang dilalui oleh suami yang bekerja di bawah Pemerintahan Kota dan Kabupaten lebih panjang dan lebih lama waktunya, dibandingkan yang bekerja di Kementerian Agama. Suami yang mengajukan permohonan cerai talak tanpa izin tertulis dari pejabat, maka ia terancam hukuman disiplin berat. Selain itu, jika suami mengajukan permohonan cerai tanpa alasan sesuai PP No. 45 Tahun 1990, akan dipotong 2/3 gajinya, dan jika tidak ada anak, maka 1/2 gajinya untuk mantan istrinya. Dampaknya, mantan suami menjadi sulit menikah lagi karena gajinya banyak terpotong. Akibatnya, mayoritas suami memilih tetap dalam status pernikahannya, walaupun faktanya sudah berpisah rumah. Namun, ada juga beberapa suami yang merekayasa keadaan istri, agar tidak terkena aturan yang ada.