Daftar Isi:
  • Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar yang diukur dengan menggunakan analisis rasio APBD dan mengetahui posisi kinerja keuangan dengan metode kuadran. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan pemerintah daerah Kota Blitar tahun anggaran 2005-2010. Sedangkan analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio share, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (growth) dan pemetaan kinerja dengan metode kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata RKKD selama kurun waktu 2005-2010 adalah 12,32% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana ekstern masih tinggi. Rasio share rata-rata adalah 11,01%, namun rasio share cenderung mengalami penurunan, sehingga PAD belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap total belanja. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sudah bisa dikatakan efektif, karena rasio efektivitas rata-rata 111,27%. Secara umum upaya pemerintah daerah dalam menggali PAD secara efisien telah berhasil, karena selama kurun waktu tahun 2005-2010 pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 rasio yang dicapai kurang dari 100% atau 1. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah Kota Blitar lebih memprioritaskan alokasi belanjanya pada belanja pelayanan publik/belanja modal, sedangkan pada tahun-tahun setelah itu prioritas alokasi belanja pemerintah adalah pada belanja aparatur/belanja operasi. Tingkat pertumbuhan PAD rata-rata selama kurun waktu 2005-2010 adalah sebesar 14,68%, namun secara umum kenaikan realisasi PAD belum seimbang dengan pertambahan belanjanya. Peta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2010 masih berfluktuasi. Posisi kinerja pada kuadran I terjadi tahun 2006, 2008 dan 2010. Sedangkan posisi kinerja pada kuadran IV terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Blitar belum dapat dikatakan baik.