KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM
| Main Authors: | Bakhtiar, Riswanto, Anshar, Sayid, Zumiarti, Zumiarti, Fitri, Annisa, Prayitno, Rangga |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
LPPM Universitas Ekasakti Padang
, 2020
|
| Online Access: |
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/128 https://review-unes.com/index.php/law/article/view/128/73 |
Daftar Isi:
- The policy of the jambi regency provincial government regulates the ethnicity of children based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages; Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous and Tribal Peoples; and Ministry of Social Decree Number 187 / Huk / 2018 Concerning Determination of Social Empowerment Locations for Remote Indigenous Communities in 2019. Based on these regulations the regency government has issued a program specifically for the Suku Anak Dalam (SAD), namely the Remote Welfare Development Program (PKSMT) . Where there are 5 programs that have been targeted, but of the five PKSMT programs that are running there are only 4 programs, namely: (a) Settlements, (b) Smart Houses, (c) Empowerment, (d) Health.
- Kebijakan pemerintah provinsi jambi kabupaten merangin tentang suku anak berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/Huk/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019. Berdasarkan pada regulasi tersebut pemerintah kabupaten merangin telah mengeluarkan program yang dikhususkan untuk Suku Anak Dalam (SAD) yaitu Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Dimana ada 5 program yang sudah ditargetkan, tetapi dari kelima program PKSMT yang berjalan hanya ada 4 program yaitu: (a) Pemukiman, (b) Rumah Pintar, (c) Pemberdayaan, (d) Kesehatan.