ANALISIS SISTEM PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS DAN PERLINDUNGAN DATA NASABAH TERHADAP KETERBUKAAN DATA DAN INFORMASI PERBANKAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA
| Main Authors: | Pajaria, Yusiresita, Gustiana, Iceu Sri |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam
, 2019
|
| Online Access: |
http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana/article/view/38 http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana/article/view/38/43 |
Daftar Isi:
- Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan, mengetahui dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait diberlakukannya sistem pertukaran informasi otomatis dalam Automatic Exchange System Of Information dalam bidang perbankan dan perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif dengan sumber penelitian berupa data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang mengatur mengenai kewenangan pembukaan kerahasiaan akses keuangan terutama di bidang perpajakan dan perbankan. Perppu ini mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP) dalam mendapatkan data dan informasi keuangan nasabah wajib pajak agar mencegah praktik penghindaran pajak, di sisi lain Perppu ini menerobos kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Perppu ini bersifat derogasi, Perppu ini tidak menghapuskan keberadaan UU KUP dan UU Perbankan melainkan berjalan secara beriringan. Namun, ketika ada permasalahan yang spesifik mengenai pembukaan akses informasi perpajakan yang diatur oleh Perppu ini, maka peraturan yang diberlakukan secara spesifik adalah PERPPU Nomor 1 Tahun 2017. Perppu ini belum mengatur secara khusus perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak. perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah wajib pajak masih mengacu pada UU KUP. Apabila Direktorat Wajib Pajak bertindak di luar kewenangan Perppu ini, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang dilakukan atas pengaduan orang yang merasa haknya dilanggar. Terkait persepsi masyarakat mengenai sistem ini masyarakat masih banyak yang tahu mengenai sistem ini membutuhkan sosialisasi lebih lanjut oleh pemerintah. Kata kunci: Rahasia bank, Pajak, Automatic Exchange System of Information
- Abstract This study aims to identify and assess the implementation, to identify and provide legal protection for the community, To find out how the public perception related to the enactment automatic information exchange system in Automatic Exchange System Of Information in banking and taxation in Indonesia. The method used is normative is a source of research is the literature data. The research is descriptive analytic waged a portrait of something with words or sentences, then separated categories for the conclusion. The approach taken is the approach of legislation and conceptual approaches. The research result of this thesis is that the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for the Interest Tax authority governing the confidentiality opening of access to finance, especially in the field of taxation and banking. Government Regulation in Lieu of Law derogation of this nature, the Government Regulation in Lieu of Law did not eliminate the presence of the General Provisions Act Taxation and the Banking Act rather run in tandem. However, when there are specific concerns regarding the opening of access to tax information that is regulated by government regulation in lieu of this Act, the regulations imposed specifically the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017. The Government Regulation in Lieu of Law is not yet set in particular the protection of confidential data and customer information taxpayer. data privacy protection and customer information taxpayer still refers to the General Provisions Act Taxation. If the Directorate of Taxpayer act outside the authority of Government Regulation in Lieu of Law is, it can be subject to criminal sanctions were made on complaints of people who feel that their rights have been violated. Related to people's perceptions of these systems are still many people who know about these systems require further dissemination by the government. Keywords: Secrets of bank, Tax, Automatic exchange system of information