PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
| Main Authors: | ,, Apectriyas Zihaningrum, ,, Munawar Kholil |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
PRIVAT LAW II
, 2016
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/article/view/965 |
Daftar Isi:
- AbstractThis research aims to determineaboutbid rigging law enforcement rule ofThe Act Number 5 of 1999 about The Monopoly and Unfair Business Competition Practice Prohibition. The research methods used in this research is a normative prescriptive law with the legislation (statue approach). The data source in this research consist of primary, secondary, and tertiary materials with the data collection techniques used is study library and the analysis technique used a deductive method. In this research, the results show thatthe bid rigging law enforcement rule on The Act Number 5 of 1999 is in The Article of 22are not optimal yet.Keyword : Bid Rigging, Law Enforcement Rule, Business CompetitionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum berjalan secara optimal.Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha