PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 02/Pid.Pra/2013/PN.KPJ)
| Main Authors: | Ayuning Tyas, Tesalonika Marta, Wijayanto, Anandhika Ayu |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
, 2015
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/714 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah oleh Kepolisian Resort Malang menurut KUHAP. Hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa pengajuan permohonan praperdilan oleh Permohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP):permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.Dalam kasus ini permohonan praperadilan diajukan oleh Drs. Paulus Arwalembun, dengan alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Malang tidak sesuai dengan KUHAP. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2013/PN.KPJ tentang Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah oleh Kepolisian Resort Malang dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan kurang tepat, karena adanya kekeliruan penerapan hukum dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.ABSTRACTThis research aimed to find out the legal rationale of pretrial application about illegal investigation ceasing by Malang Resort Police Officer according to KUHAP Code of Criminal Procedure). Considering the result of research, it could be concluded that pretrial application filing by Requester had been consistent with the provision Pasal 80 of KUHAP (Code of Criminal Procedure) request to inspect the valid or whether a suspension of investigation or prosecution can be filed by the investigator or public prosecutor or a third party with an interest to the Chairman of the District Court referred to the reason.In this case pretrial petition filed by Drs. Paulus Arwalembun by reason of the termination of the investigation conducted by the Police Resort Malang incompatible with the KUHAP The judge of Kepanjen District Court’s rationale in pretrial case Number: 02/Pid.Pra/2013/PN.KPJ about illegal investigation ceasing by Malang Resort Police Officer in hearing and deciding the pretrial application was less appropriate, because of law misapplication and the trialing method was not undertaken according to the provision of law