ARGUMENTASI JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI ATAS DASAR JUDEX FACTIE KELIRU MENAFSIRKAN SEBUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SESUAI KETENTUAN PASAL 253 KUHAP (Studi Putusan Mahkam
| Main Authors: | Arista,, Muhammad Okky, Dewanto, Putra Bagus Setya |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
, 2015
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/699 |
Daftar Isi:
- ABSTRACTThis research is reviewing of the problems regarding the arguments of thegeneral Prosecutor proposed on cassation to the supreme court based onmisintrepretation of Judex Factie about the term of corruption in Article 3 of LawNo. 31 of 1999 about Corruption in accordance with Article 253 CriminalProcedure Code. In this case concluded that the basic reason for filing an appealagainst the High Court decision No. 70/Pid/2006/PT.TK due to erroneousinterpretation of the term corruption in the elements of Article 3 of Law No. 31 of1999 led to the legal basis of the decision is contrary to the provisions of Article197 paragraph (1) f of the Criminal Procedure Code on the basis of the decision.This research includes the study of normative and prescriptive applied. Thedata used in this study is primary data and secondary data. Data collectiontechnique using literature study or study documents. Analysis technique usingdedctive syllogism with a pattern of thinking that stems from the filing of themajor premise then proposed minor premise of the second premise was drawn toa conclusion.Based on the research results of the appeals of reason by the PublicProsecutor in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of theCriminal Code provisions appealed.Legal considerations of the Supreme Courtaccepted the appeal be seen from the formal requirements, namely the procedureof filing a cassation by the Public Prosecutor in accordance with the Act. Then fillmaterial in the form of cassation grounds of the Public Prosecutor, the SupremeCourt decided that the reason the public prosecutor can be justified. Thereforethis decision null and void. ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Jaksa PenuntutUmum mengajukan kasasi atas dasar Judex Factie keliru menafsirkan sebutantindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP.Padaperkara ini disimpulkan bahwa dasar alasan pengajuan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Nomor 70/Pid/2006/PT.TK karena adanya penafsiran keliruterhadap sebutan tindak pidana korupsi dalam unsur Pasal 3 Undang-Undangnomor 31 Tahun 1999 menyebabkan dasar hukum putusan bertentangan denganketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tentang dasar putusan.Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif danterapan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakanstudi kepustakaan atau studi dokumen.Teknik analisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktifyang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor,dari kedua premis itu ditarik kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa PenuntutUmum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang ketentuanmengajukan kasasi. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menerimapermohonan kasasi tersebut dilihat dari syarat formal, yaitu tata cara pengajuanmemori kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai ketentuan Undang-Undang. Kemudian isi materi dalam memori kasasi berupa alasan-alasan dariJaksa Penuntut Umum,Mahkamah Agung memutuskan bahwa alasan JaksaPenuntut Umum dapat dibenarkan. Oleh karena itu putusan ini batal demi hukum