ARGUMENTASI PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 K/PID/2015)
| Main Author: | Tafrichan, M Zulmi |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
, 2017
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/1324 |
Daftar Isi:
- AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang keseuaian argumentasi penutut umum mengajukan kasasi terhadap putusan judex factie lepas dari segala tuntutan hukum dengan Pasal 253 KUHAP dan argumentasi judex juris mengabulkan alasan kasasi penuntut umum terhadap perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pematangsiantar yang dilakukan oleh Nicko Fernando Simanjuntak. Pada tanggal 14 Agustus 2014 Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan putusan Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS yang menyatakan terdakwa Nicko Fernando Simanjuntak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian hakim memutus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum selain telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir, Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung, disamping itu juga telah memenuhi syarat mareriil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yang pada intinya untuk menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, mengenai argumentasi Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 256 KUHAP selain itu argumentasi Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata kunci: Kasasi, Penuntut Umum dan Tindak Pidana Penggelapan dalam JabatanAbstractThe purpose of this research are about compatibility of prosecutor’s argumentation who submit the cassation with article 253 on Criminal Code Procedures about judex factie verdict which is release the defendant from every lawsuits and a question abaut did the judex juris argumentation is compatible with Article 256 jo. Article 193 act (1) on Criminal Code Procedure. This normative law researchis aprescriptive research with using case approach method.This research is relative to one of cassation submission on in Pematangsiantar which is conducted by Nicko Fernando Simanjuntak. In 14th August 2014 Pematangsiantar District Court imposed verdict number:74/ Pid.B/2014/PN.PMS which is said that Nicko Fernando Simanjuntak is prooved doing an action which is verdicted by Prosecutor, but that action is not a crime then he Judge verdictedto release the defendant from every demand. From Pematangsiantar District Court’s verdict number:74/ Pid.B/2014/PN.PMS Prosecutor is applying a cassation request with a reason that the verdict is not applied as it should be. The results of this research show that the Prosecutor’s cassation request is fulfill the formal terms according article 244 until article 248 on Criminal Code Procedure which basically set to the decision of the criminal case on the last level, Prosecutor may submit to the Supreme Court of Cassation examination unless to the free verdict so acceptable to be examined and decided upon the Supreme Court, beside that it also qualify the material term in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code which is basically to determine whether a rule of law is not applied or applied is not as it should be, then about the argument of Judex Juris in granting cassation Attorney / General Prosecutor in a on fraud of occupation case of the Supreme Court’s decision No. 99 K / PID / 2015 had been is compatible with Article 255 paragraph (1) jo. with Article 256 on Criminal Code Procedure in addition to the arguments Judex Juris in granting cassation in the State Prosecutor of Pematangsiantar also compatible with the provisions of Article 256 jo. with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure CodeKeywords: Cassation, Prosecutor And Fraud of Occupation Case