TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTIE KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pid.Sus/2014 )
| Main Author: | Sidabutar, Arinto Agustian |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
, 2017
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/1285 |
Daftar Isi:
- AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014. Perkara ini menunjukkan kesalahan penafsiran kerugian negara oleh Judex Factie dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, dimana yang seharusnya menghitung kerugian negara adalah BPKP berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undanng-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam menafsirkan kerugian Negara. Hal ini mengakibatkan Judex Factie dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan.Kata kunci: Kasasi, Kerugian Negara, Korupsi, KUHAPAbstractThis study aimed to describe and assess whether the submission of Cassation public prosecutor by reason Judex factie erroneous of interpreting state losses in a corruption case in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research which is prescriptive with the approach of the case (case approach) that is done in a way conduct a review of cases which deals with the issues faced and has been a court decision who already have legally enforceable. Technique analysis of legal materials being used is to use legal reasoning with the deduction method.The research instrument is the Supreme Court Decision No. 1022 K / Pid.Sus / 2014. This case shows the misinterpretation of state losses by Judex factie in the ruling Medan District Court No. 80 / Pid.Sus.K / 2013 / PNMdn, Where which are supposed to calculate the loss of state is BPKP be based Article 23E paragraph (1) The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Government Regulation No. 60 of 2008 and the Constitutional Court Decision No. 31 / PUU-X / 2012.The results of research by the author shows that the submission of Cassation Prosecutor General with reason Judex factie erroneous of interpreting state losses in a corruption case conformable with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. In this case Judex Factie had misapplied the law or had not apply the law as it should be with ignore the facts revealed at the hearing thus erroneous of interpreting state losses. This resulted in Judex facti in dropping its decision not meet humanity and justice.Keywords: Cassation, State Losses, The Criminal Procedure Code