KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PENADAHAN KARENA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Pid/2015)
| Main Author: | Setiawan, Deri |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
, 2017
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/1264 |
Daftar Isi:
- AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui kesesuaian alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum dan penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan.Terdakwa Diki Oktaviana ( seorang perantara jual beli kaleng Cap Kaki Tiga) antara Rahmat dan Suherman yang seharusnya kaleng – kaleng dan tutupnya tersebut di kirim ke PT. Kino Care. Kaleng sebanyak 157.720 pcs tersebut di jual rahmat ke Suherman sebesar 6.000.000 rupiah dan oleh itu Diki Oktaviana di beri imbalan sebesar 700.000 dari keduanya. Sementara PT. BCLW (perusahaan produksi dan pengirim logistik Kaleng Cap Kaki Tiga) memperoleh kerugian sebesar 149.000.000 rupiah.Pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP Hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Judex Factie telah salah menerapkan hukum formal dan materiil. Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP karena Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 104 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang.Kata Kunci : Kasasi, putusan bebas, penadahan.AbstractThis study aims to determine the suitability of the cassation by the public prosecutor on the judex facti misapplied the law against the acquittal of fencing case with the rovisions of Article 253 Criminal Procedure Code and to determine the suitability of reasons of the judges of the Supreme Court in examining and deciding the cassation of the prosecution against the acquittal of fencing case with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code. The author uses normative legal research, or known as a doctrinal legal research and this research is prescriptive and applied.Defendant Diki Oktaviana (an intermediary for the purchase of canned Cap Kaki Tiga) between the Rahmat and Suherman. Cans and lids should be sent to the PT. Kino Care. A total of 157 720 pcs of cans go for Rahmat to Suherman at the price of 6,000,000 rupiah and Diki Oktaviana awarded a prize of 700,000 of them. While PT. BCL W (the production company and shipper logistics Cap Kaki Tiga Cans) obtaining a loss of 149 million rupiah.Cassation by the public prosecutor on judex facti misapplied the law against the acquittal case of the fence with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code since the Tangerang District Court judge in reaching a decision not to apply the law as it should be, namely Judex factie has misapplied the formal and material law. Reason Supreme Court judges in examining and deciding on the prosecution’s cassation against the acquittal of fencing case in accordance with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code. As the Supreme Court considers that the judex facti has misapplied the law. Thus, consideration of the supreme court judge in its Decision No. 104 K / PID / 2015, in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) jo. Article 256 the Criminal Procedure Code to grant the public prosecutor’s cassation in the District Court of Tangerang.Key Words : Cassation, judgment free, fencing.