PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 TERHADAP PENGAJUAN PRAPERADILAN MENGENAI PENETAPAN STATUS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA SEBAGAI TERSANGKA
| Main Authors: | Yuristia, Rishma, Yulianti, Sri Wahyuningsih |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
, 2017
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/view/1207 |
Daftar Isi:
- Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan mengenai penetapan status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam memeriksa dan memutus pengajuan praperadilan berkaitan penetapan status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona telah sesuai dengan KUHAP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan metode pendekatan kasus. Menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum yang relevan dan sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme, mengajukan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi. Hasil penelitian ini antara lain, pertama Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Obyek Praperadilan, yaitu Penyidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menemukan tersangka, namun setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dengan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP baru kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya. Alasan pengajuan praperadilan, penetapan tersangka tidak sah karena tanpa pernah dipanggil dan dimintai keterangan secara resmi dan tidak terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah. Abstract This reseach aim to know the influence of rullin Constitutional Court verdict Number:21/PUU-XII/2014 regarding pretrial filing against the determination of the status of Ongky Syahrul Ramadhona as a suspect the perpetrators of the crime of corruption and considerations of Kefamenanu District Court’s Judge in checking out and deciding of filling pretrial status assigment related Ongky Syarul Ramadhona as suspect were in accordance with Code of Criminal Procedure. This reseach is normative legal reseach which both prescriptive and applied by case approach method. Analyzing of primary and secondary legal materials in the form of legislation, jurisdence, books of relevant law and other related resources. Legal materials collection technique in the writing of this law is literature study (studilybrary). Analysis techniques of materials by the method of deduction law of syllogism, pose mayor premise amd minor premise and drawn the conclusion. The result of this study are among other the influence of rulling Constitutional Court Nomor:21/PUU-XII/2014 expanding scope of pretrial Investigation, the investigation is no longer only to find the suspect, but after the investigation was complete on the basis of at least two items of evidence valid as stipulated in Article 184 paragraph (1) the new Criminal Procedure Code can be determined who the suspects. Reasoning of pretrial submission is determination of the suspect was not valid because without ever summoned and questioned formally and not fulfilled their two items of legitimate evidence. Keywords: Verdict of Constitutional Court, Pretrial, Suspect Corruption