JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MILIK PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
| Main Authors: | ,, Yunita Krysna Valayvi, ,, Djuwityastuti |
|---|---|
| Format: | Article application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
PRIVAT LAW II
, 2016
|
| Online Access: |
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/article/view/1084 |
Daftar Isi:
- Abstract This paper aimed to determine the objects mortgage rights above land owned by third parties that collateralized with mortgage on the financial institution bangking by the debitor based on the law number 4 of 1996 on mortgage. This research is a prescriptive normative legal research, with a statue appoarch. The types and source data is Source of secondary data that comprise a primary law and secondary law. Method of collecting legal materials is document study. Law number 4 of 1996 on mortgage implicity explains the involvement of third parties in the granting guarantee of mortgage rights, the rules same with the guarantees given by the debitor it self, because third parties also been regarded as a second debitor in the credit agreement after handing over ownership of the mortgage right. Then the third parties and the debitor has been considered the same position on that credit agreement. Preventive legal protection for third parties is given by land deed official, Notary, and Bank. Repressive legal protection in the mortgage contaired in article 23 of law number 4 of 1996 on mortgage, providing for sarctiors imposed on land deed official and Notary because of reglect or abuse provisions laid. The government's future is expected to improve the law number 4 of 1996 on mortgage about provisions that explains the involvement of third parties in the granting of land right guarantees to anticipate the implementation of credit with a guarantee land owned by third parties. Keywords: Credit Agreement, Mortgage, land owned by third parties, legal protection Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui obyek Hak Tanggungan atas tanah milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan Hak Tanggungan di lembaga keuangan perbankan oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan secara tersirat menjelaskan keterlibatan pihak ketiga dalam pemberian jaminan Hak Tanggungan, pengaturannya sama dengan jaminan yang diberikan oleh Debitur sendiri, karena pihak ketiga telah dianggap sebagai debitur kedua setelah menyerahkan kepemilikan Hak Tanggungan. Sehingga pihak ketiga dan debitur dianggap sama kedudukannya dalam perjanjian kredit. Perlindungan hukum preventif pihak ketiga diberikan oleh PPAT, Notaris dan Bank. Perlindungan hukum represif terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengatur sanksi administratif untuk PPAT dan Notaris karena lalai atau melanggar ketentuan yang diatur. Pemerintah untuk kedepannya diharapkan memperbaiki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan mengenai ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang keterlibatan pihak ketiga pemberian jaminan hak atas tanah untuk mengantisipasi akibat hukum pelaksanaan kredit dengan jaminan tanah milik pihak ketiga. Kata kunci : Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Tanah Milik Pihak Ketiga, Perlindungan Hukum.