Respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terhadap kebijakan Pemerintah Malaysia dalam meratifikasi icerd
| Main Author: | Mohammad Zahid Hakimi Bin Mat Zain |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
|
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah respon dan tindakan yang diambil oleh PAS dalam menghadapi kebijakan pemerintah Malaysia dalam rencana meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Sehingga nantinya akan disimpulkan bagaimanakah respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan upaya PAS dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang menurut mereka amat bertentangan dengan konstitusi negara dan berupaya mengganggu gugat kesejahteraan umat Islam dan bangsa Melayu di Malaysia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan dilakukan dengan penelitian studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam. Pertama, data primer dalam penelitian ini adalah buku terbitan Direktorat Penerangan PAS Pusat Pemerintahan Pakatan Harapan: Analisis Terhadap Tata Cara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam, pernyataan resmi dari tokoh dan pimpinan PAS serta hasil wawancara dengan beberapa individu. Kedua, data sekunder, segala jenis bentuk publikasi mengenai PAS dan ICERD, baik itu buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, situs-situs yang berotoritas serta koran-koran lokal di Malaysia. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan merangkumkan data-data dan dideskripsikan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PAS merupakan sebuah partai politik yang cukup matang dan kaya dengan pengalaman. ICERD atau Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial merupakan sebuah konvensi internasional yang membawa agenda yang baik yaitu untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan penindasan ke atas manamana golongan, agama, ras, gender dan lain-lain. Namun ICERD ternyata tidak cocok untuk diratifikasi di Malaysia walaupun peratifikasian tersebut dibuat dengan keberatan (reservasi). Ini antara lain karena isi kandungan ICERD jelas bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dilihat amat berperan aktif dalam merespon dan bertindak terhadap isu ini dengan mempersoalkan keperluan ICERD di parlemen, memberi pendedahan tentang ICERD kepada publik serta dampaknya kepada rakyat Malaysia khususnya orang Melayu dan Pribumi lewat berbagai cara dan media termasuk mengerahkan anggota-anggotanya dan masyarakat Melayu dan Pribumi ke himpunan untuk membantah kebijakan pemerintah tersebut.