Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga (relevansinya dengan Mashlahah)
| Main Author: | Riski Ade Putra Utama |
|---|---|
| Format: | Bachelors |
| Terbitan: |
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
|
Daftar Isi:
- Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga, mengetahui persfektif perundang-undangan terhadap kebijakan tersebut dan mengetahui implementasi kebijakan pemerintah DKI Jakarta tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui buku atau literatur kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak pemerintahan terkait kebijakan yang menjadi objek penelitian mengenai latar belakang dan sejauh mana implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017. Kedua kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Implementasi dari kebijakan tersebut cukup baik namun belum sepenuhnya tercapai karena ada berbagai faktor penghambat.