Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia
| Main Author: | Wibowo, Ari |
|---|---|
| Other Authors: | Universitas Negeri Semarang (UNNES) |
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Negeri Semarang
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358/2411 |
Daftar Isi:
- Berbagai kasus pencemaran nama baik belakangan ini kerap terjadi, khususnya yang dilakukan melalui dunia maya. Berbagai kasus tersebut memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang menganggap pasal-pasal delik pencemaran nama baik bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dari analisis yang dilakukan diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia, serta perlindungan terhadap kepentingan materiil dan immateriil masyarakat. Kedua, Delik pencemaran nama baik dirumuskan sebagai delik formil, sehingga rawan disalahgunakan. Selain itu, beberapa aturan terkait delik pencemaran nama baik tidak harmonis, sehingga berpotensi terjadi disparitas dalam pemidanaan. There are many cases of defamation, especially those made through the virtual world. These cases have led to the opinion of some people who think the defamation offenses contrary to the spirit of reformation order that upholds freedom of opinion and expression. From this background, the research aims to determine and understand the criminalization policy of defamation offenses in Indonesia. This research is a normative legal research using secondary data sources. The data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that obtained from the study of literature. The approaches in this research are the statutory approach and the philosophical approach. The legal materials that have been collected, were analyzed in a qualitative, comprehensive and complete. The results of analysis showed two conclusions, there are: firstly, the basics justification for criminalizing the defamation offenses are the moral theory and the liberal individualistic theory. Criminalization of defamation offenses is in line with the cultural values and the religious values of the Indonesian nation, as well as the protection of material and immaterial interests of the community. Secondly, the defamation offenses are defined as a formal offense, so it is prone to be abused. In addition, some of the rules relating to the defamation offenses are not in harmony, so that potentially occur in the disparity of sentencing.