History of Renewal of Islamic Family Law in Indonesia

Main Author: H. Biga, Nurhikmah Hairak
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo , 2017
Subjects:
Online Access: https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/876
https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/876/655
Daftar Isi:
  • Indonesian family law is the translation of family law in Islam. One problem that is regulated is the issue of marriage law. This marriage law in its development experienced a long journey in formation. In the history of the renewal of Islamic marriage law in Indonesia, there are three periods, namely the period before the arrival of colonialists, colonialism and independence. The independence period was divided into three periods, namely the old order, the new order and the reform period. During the old order, Law Number 22 Year 1946 and Law Number 32 of 1954 were born. In the New Order, Law Number 1 Year 1974 and Presidential Instruction Number 1 of 1991 were born regarding the Compilation of Islamic Law. During the Reformation, the Government and the Gender Mainstreaming Team designed a revised draft on Compilation of Islamic Law.
  • Hukum keluarga Indonesia merupakan penjabaran hukum keluarga dalam Islam. Salah satu persoalan yang diatur adalah persoalan undang-undang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini dalam perkembangannya mengalami perjalanan panjang dalam pembentukan. Dalam sejarah pembaruan hukum perkawinan Islam Indonesia, ada tiga periodisasi, yakni masa sebelum Indonesia kedatangan Penjajah, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan dibagi menjadi tiga periodisasi, yaitu masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Pada masa orde lama, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pada masa Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Masa Reformasi, Pemerintah dan Tim Pengarusutamaan Gender telah merancang draft revisi terhadap KHI.