Beracara Prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo

Main Author: Ibrahim, Zumiyati S.
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo , 2019
Subjects:
Online Access: https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/3501
https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/3501/1702
Daftar Isi:
  • The procedural process in a prodeo case in terms of the stages of the event is basically the same as the procedural process as usual cases, the only difference is that in the prodeo legal process must go through the first hearing or what is called an incidental trial, which is a trial held before the examination of the main case to determine whether it can be done prodeo or not.  Obstacles or factors affecting the implementation of the prodeo legal process include litigants not understanding the law of prodeo procedures, one of the litigants deliberately hanging the case because he wants to make it difficult for his opponent, the residence of the opposing party outside the jurisdiction of  the  Gorontalo Religious Court and the cost of prodeo cases charged to the State through the List of Budget Implementation of the Religious Court.
  • Proses beracara dalam perkara prodeo dalam hal tahapan- tahapan acaranya pada dasarnya sama dengan proses beracara sebagaimana perkara pada biasanya, hanya saja yang membedakan adalah bahwa dalam proses beracara prodeo harus melalui sidang pertama atau yang dinamakan dengan persidangan insidentil, yaitu persidangan yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan apakah dapat dilakukan secara prodeo atau tidak.  Hambatan atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses beracara secara prodeo mencakup pihak yang berperkara belum memahami hukum acara prodeo, salah satu pihak yang berperkara sengaja menggantungkan kasusnya karena ingin mempersulit lawannya, tempat tinggal pihak lawan di luar daerah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo serta biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama.