Relevansi antara Penetapan Pidana Penjara dalam Kebijakan Formulasi dengan Tingginya Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Main Author: Ikhsan, Khairil
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo , 2022
Subjects:
Online Access: https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2903
https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2903/1584
Daftar Isi:
  • The policy of determining prison sentences contained in criminal law is one factor in the occurrence of excess capacity in the penitentiary in Indonesia. This research aims to analyze the concept of criminal policy, namely the application of imprisonment in criminal legislation. As normative legal research, this research uses a conceptual approach and legislation. The results of this study conclude that there is a relevance between the occurrence of excess capacity in the penitentiary and the formulation of existing policies in criminal law. The occurrence of overcapacity in prisons is inseparable from criminal law policies that use imprisonment as a threat to crime. The policy formulation for imposing prison sanctions contained in the majority law still adheres to cumulative sanctions, thereby limiting the choices of judges in imposing sentences. When the type of punishment chosen to be threatened with violating the norms of criminal law is imprisonment, it will have implications for increasing acts that are punishable by imprisonment which increases overcapacity in the penitentiary.
  • Kebijakan penetapan pidana penjara yang terdapat pada undang-undang hukum pidana menjadi salah satu faktor terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan pemidanaan yaitu penerapan pidana penjara dalam perundang-undangan pidana. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya relevansi antara terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan dengan formulasi kebijakan yang ada dalam undang-undang hukum pidana. Terjadinya kelebihan kapasitas di lapas tidaklah terlepas dari kebijakan hukum pidana yang banyak menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap kejahatan. Perundang-undangan pidana yang menjadikan pidana sebagai primadona dan sifatnya komulatif dapat dilihat pada UU Narkotika dan UU perdagangan orang (human trafficking).