Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019
| Main Authors: | Miswanto, Al Kautsar, Muhammad Syakir, Mu'in, Fathul |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2619 https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2619/1448 |
Daftar Isi:
- This article discusses the age limit for marriage based on the maqasid al-sharia perspective in marriage law. This research is library research with the main data source being Law Number 16 of 2019. The data that has been collected is then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that although there is no clear text that regulates the minimum age for marriage, the presence of a revision of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which regulates the minimum age for marriage is not contrary to the spirit of Islamic law, because the regulation is an effort from the government. to encourage the realization of the purpose of marriage, namely creating a serenity family, love, and affection. In addition, the regulation is also under the purpose of applying the law (maqasid as-sharia), namely hifz al-nasf (guarding the soul) and hifz al-nasl (guarding offspring).
- Penulis menganalisa batas umur perkawinan berdasarkan perspektif maqasid as-syariah, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari penelitian pustaka yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Quran, Hadis, dan kitab-kitab Fikih. Data sekunder didapatkan dari sumber pendukung lain yang berkaitan dengan topik bahasan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada nash sharih yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan, akan tetapi hadirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidaklah bertentangan dengan semangat hokum Islam, karena regulasi tersebut merupakan usaha dari pemerintah untuk mendorong terealisasikannya tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu, regulasi tersebut juga telah sesuai dengan tujuan diterapkannya hukum/maqasid as-syariah, yaitu hifzul al-nasf (menjaga jiwa) dan hifzu al-nasl (menjaga keturunan).