Problematika kebijakan linierisasi dan mutasi guru di Kabupaten Jember
| Main Author: | Fauzi, Imron |
|---|---|
| Format: | Journal PeerReviewed Book ArchiveItem |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
IAI Syarifuddin Lumajang
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.iain-jember.ac.id/479/1/JURNAL%20Problematika%20Kebijakan%20Linierisasi%20dan%20Mutasi%20Guru%20di%20Kab%20Jember.pdf http://digilib.iain-jember.ac.id/479/ http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna |
Daftar Isi:
- Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2005, Permendiknas No. 16 tahun 2007, serta Permendikbud No. 46 Tahun 2016 telah menuntut setiap guru untuk menjadi tenaga profesional yang berkompetensi dan sesuai dengan kualifikasinya, sehingga Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan kebijakan untuk memutasi guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi descriptive dan explorative yang mengungkap fenomena riil yang terjadi di Kabupaten Jember dengan cara wawancara, observasi, serta kajian dokumen berupa informasi valid melalui media cetak dan elektronik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa problematika mutasi guru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember diantaranya: (1) mutasi guru tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah (bezetting); (2) banyak Guru Tidak Tetap (GTT) yang malah dimutasi lebih jauh dari domisilinya; (3) adanya kesenjangan antara proses mutasi guru PNS dengan GTT; (4) sulitnya adaptasi diantara para guru dengan peserta didik pada tempat mutasi barunya; (5) realisasi pemberian Surat Penugasan (SP) GTT tidak terlaksana sesuai dengan rencana awal; dan (6) adanya kesalahan data mutasi guru dan penentuan tugas mengajar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya melakukan pemetaan ulang berdasarkan analisis kebutuhan sekolah; melibatkan para guru dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan; melakukan sosialisasi persuasif sebelum kebijakan diimplementasikan; dan memberdayakan unit-unit di bawah Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.