PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI PROSES PERADILAN
| Main Author: | Suheri, Ana |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas PGRI Palangkaraya
, 2019
|
| Online Access: |
http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/139 http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/139/87 |
Daftar Isi:
- Customary rights in the colonial era were often ignored. Due to the mention of customary rights in the Basic Agrarian Law, which essentially also means recognition of those rights, basically the customary rights will be considered as long as the rights are in fact still in the legal community concerned. For example, in granting a right to land (for example, the right to use a business), the indigenous peoples concerned will be heard beforehand and will be given directions that they have the right to receive as the customary rights holders.
- Hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat itu didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah (Umpamanya Hak Guna Usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi arahan yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.