PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
| Main Author: | Novita, Novita |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas PGRI Palangkaraya
, 2019
|
| Online Access: |
http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/104 http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/104/82 |
Daftar Isi:
- Salah satu wujud pembinaan dalam system pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-undang. Pada prinsipnya remisi adalah sarana hokum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi ada semangat yang tersirat dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak. Pelaksanaan pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa factor yang menjadi penghambat, antara lain adalah factor yuridis, factor kelembagaan dan sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana.
- One form of coaching in the correctional system is the provision of remissions to prisoners who have met the criteria stipulated in the Act. In principle, remission is a means of law in the form of rights granted by law to prisoners who have fulfilled certain conditions. Related to the implementation of remission for prisoners of corruption there is a spirit implied by the existence of Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of Correctional Guidance Rights namely burdensome penalties for special convicts, however Government Regulation No. 99 of 2012 can be considered to take on the role of judicial function because it adds penalties for special convicts, this violates the principle of equality of rights. The supervision of remission of prisoners of corruption is still a number of factors that become obstacles, among others are juridical factors, institutional factors and human resources, facilities and infrastructure factors.