Lihat Juga

• Pelaksanaan Pemilukada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015
  oleh: Apriandhini, Megafury, et al.
  Terbitan: (2016)
• PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah)
  oleh: HADZIQOTUN NAHDLIYAH, S.H., 031214153019
  Terbitan: (2018)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
  oleh: NOVANDA, Reza
  Terbitan: (2017)
• Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar
  oleh: Vino Devanta Anjaskrisdanar, author
  Terbitan: (2014)
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN PERSAMAAN SYARAT BAGI ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH
  oleh: AGUNG KURNIAWAN, 1112011019
  Terbitan: (2017)