Problematika Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) oleh Guru IPS Terpadu Pada Mata Pelajaran IPS (Sejarah) Di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat
Daftar Isi:
- Pelaksanaan Kurikulum 2013 guru dituntut mampu untuk membuat atau menyusun nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sehingga bisa menjadi acuan guru untuk melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas tentang Problematika Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) oleh Guru IPS Terpadu Pada Mata Pelajaran IPS (Sejarah) Di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini problematika dalam menetapkan nilai KKM pada mata pelajaran IPS (Sejarah) dilihat dari segi kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Problematika yang dihadapi guru IPS dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPS (sejarah) di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Informan penelitian ini adalah guru IPS Terpadu, Kepala Sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Teknik pengumpilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Guru IPS Terpadu di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dalam menetapkan nilai KKM mata pelajaran IPS (Sejarah) terlihat masih ada kendala. Hal Ini dapat dilihat dari adanya kelemahan atau kesulitan dalam menetapkan tingkat kesukaran pada indikator, guru belum sepenuhnya mampu membedakan mana yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi dan mana indikator yang memiliki tingkat kesukaran rendah. Begitu juga penetapan skor nilai KKM berdasarkan daya dukung sekolah dan intake peserta didik, sebagian besar penetapan skor komponen tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karna guru IPS menetapkan skor daya dukung dan intake peserta didik yang terlalu tinggi sedangkan di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sarana pembelajaranya belum memadai. Ketidaksesuaian penetapan skor nilai KKM oleh guru IPS Terpadu disebabkan juga oleh latar belakang pendidikanya bukan Sejarah sehingga akan kesulitan jika menetapkan nilai KKM materi Sejarah. Kesimpulanya bahwa adanya kendala atau problematika Guru IPS Terpadu dalam menetapkan nilai KKM mata pelajaran IPS (Sejarah) di SMPN 1 Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat