Penyebab Petani Membuka Lahan Hutan Untuk Tanaman Cabe Di Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok
| Main Author: | Novia, Jasma H |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/1079/1/13030087%20NOVIA%20JASMA%20H%20oke.pdf http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/1079/2/Abstrak.pdf http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/1079/3/Kesimpulan.pdf http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/1079/4/Daftar%20Pustaka.pdf http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/1079/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyebab petani membuka lahan hutan untuk tanaman cabe di Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, dilihat dari: 1) Pendapatan petani 2)Pengetahuan petani tentang kelestarian hutan 3) Kebijakan pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Informan penelitian ini adalah Dinas Kehutanan, Camat, Wali Nagari, Kepala Jorong, dan petani yang membuka lahan hutan. Penarikannya dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yaitu memakai teknik reduksi data, display data, verivikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan petani di Kampung Batu Dalam rata-rata Perbulan Rp 1.000.000. Sehingga petani membuka lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menanam cabe, setelah mereka membuka lahan hutan pendapatan mereka bertambah ± Rp 1.000.000 – 4.500.000 ribu per bulan, karena tanah di hutan lebih bagus untuk di tanami cabe. (2) Pengetahuan petani di Kenagarian Kampung Batu Dalam tentang kelestarian hutan masih rendah, karena petani tidak tahu tentang kebijakan dan sanksi membuka lahan hutan dalam UU No.14 tahun 1999 tentang perlindungan hutan. Karena masyarakat tidak memikirkan dampak yang akan timbul dari pembukaan lahan hutan tersebut. (3) Tidak ada kebijakan pemerintah yang bukan menjadi penyebab petani untuk membuka lahan hutan, karena Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang berisikan kebijakan dan sanksi- sanksi tentang membuka lahan Hutan Lindung, dengan petani yang membuka lahan hutan tersebut, pihak pemerintah tidak senang hati untuk memberikan sanksi meskipun sudah ada dalam undang – undang tentang pelanggaran pembukaan lahan hutan tersebut.