KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH (STUDI KASUS PADA PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH/SKT)
| Main Authors: | Tampubolon, Novi Dya L. , Suminar, Panji , Lipneldi, Lipneldi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/9595/1/IV%2CV%2CLAM%2CII-14-nov.FS.pdf http://repository.unib.ac.id/9595/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-nov.FS.pdf http://repository.unib.ac.id/9595/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai dalam pelayanan publik pada Kantor Camat Pondok Kelapa khususnya dalam pelayanan Surat Keterangan Tanah (SKT). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Responden atau informan dalam penelitian adalah pegawai Kantor Camat Pondok Kelapa dan masyarakat yang menggunakan layanan Surat Keterangan Tanah (SKT). Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa secara umum kinerja pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada Kantor Camat Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah berada pada kriteria baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hasil tersebut didukung dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan responden, diketahui bahwa rata-rata responden menyatakan puas dengan kinerja pelayanan SKT yang diberikan oleh pegawai kantor camat. Namun, masih ada di antara beberapa responden (masyarakat) yang masih merasa cukup puas dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan terutama berkaitan dengan biaya penerbitan SKT yang masih dirasakan mahal. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diberikan beberapa saran konstruktif yang dapat dipertimbangkan untuk dapat meningkatkan etos kerja dan kinerja pegawainya, yakni : (1) Perlu peningkatan kemampuan kepada petugas pelayanan, terutama berkaitan dengan tugas pokoknya dengan cara melatih dan mendidik mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan khusus; (2) Melaksanakan seluruh pelayanan publik sesuai kewenangan dan tugas kantor camat secara adil dan transparan baik dari sisi biaya maupun pelayanan dengan memperlakukan masyarakat sama dalam memperoleh pelayanan; (3) Perlu perbaikan sarana pelayanan seperti penyediaan ruang tunggu/loby yang representatif, sehingga masyarakat merasa nyaman; dan (4) Pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan publik di kantor camat, baik secara tertulis dan lisan, sehingga masyarakat mengerti dengan baik.