ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU
| Main Authors: | Aswari, Aprizal , Titiek , Kartika, Sugeng , Suharto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/9558/1/I%2CII%2CIII%2CII-14-apr.FS.pdf http://repository.unib.ac.id/9558/1/IV%2CV%2CLAMP%2CII-14-apr.FS.pdf http://repository.unib.ac.id/9558/ |
Daftar Isi:
- Sebagai daerah yang maju dengan laju penduduk tinggi, lahan wilayah semakin sempit dan semakin tumbuhnya kegiatan aktifitas masyarakat maka menuntut kebutuhan lahan parkir mutlak diperlukan. Begitu juga halnya Kota Bengkulu, sebagai daerah mulai berkembang, masalah kebijakan retribusi parkir menjadi sebuah hal yang perlu mendapatkan perhatian karena terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dipilih dengan judul implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu dan mengetahui respon masyarakat dan Walikota, Pejabat Dishubkominfo/DPPKA, legislatif serta petugas parkir terkait implementasi retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi pendekatan kualitatif dan pengumpulan data metode wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan tekhnik analisis data model analisis Marshall and Rossman. Berdasarkan hasil penelitian melibatkan 42 Narasumber terdiri dari Walikota Bengkulu, Pimpinan DPRD Kota Bengkulu beserta anggota, DPPKA, Dishubkominfo beserta juru parkir dimana menunjukkan bahwa aspek pertama, implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu belum efektif. Aspek kedua, yaitu Respon masyarakat dan Walikota, Pejabat Dishubkominfo / DPPKA, Legislatif serta petugas parkir terkait implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu. Dalam aspek ini diketahui bahwa respon masyarakat, legislatife, eksekutif dan petugas pakir yaitu jelek, dimana pelayanan publik terdapat beberapa kekurangan, seperti pelayanan parkir jelek, pungutan melebihi standar dan banyak keluhan yang datang langsung dari masyarakat.