MEWASPADAI KOMODITAS POLITIK PEMILIK MEDIA PRA PEMILU 2014
| Main Author: | Gushevinalti, Gushevinalti |
|---|---|
| Format: | Proceeding PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/7310/1/Prosiding%20iski%20padang.PDF http://repository.unib.ac.id/7310/ |
Daftar Isi:
- Dalam perspektif demokratisasi media, seharusnya media mendukung terwujudnya public sphere karena akan memberikan arena untuk perdebatan (diskusi) politik, sehingga diskusi tentang free press masih tetap berlangsung, agar dapat menyuplai informasi dan merefleksikan opini yang sebenarnya dan diharapkan dapat membantu perkembangan demokrasi. Mewaspadai pemilik media menjadi isu strategis pra pemilu 2014 yang beberapa bulan lagi akan menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Kewaspadaan yang harus dimiliki terkait dengan praktik commodification of media mengarah pada konglomerasi media. Para pemilik media yang berkepentingan dalam pemilu atau calon presiden-dan wakil presiden mulai tebar pesona dan membangun brand image dengan memanfaatkan media milik mereka sendiri. Idealnya, sebuah media harus mampu menjaga objektivitas media melalui tayangannya termasuk iklan politik pra pemilu 2014. Di Indonesia kini, teori ekonomi media sudah terbukti benar karena melahirkan para konglomerat media dan para pemilik media massa itu sudah banyak yang menjadi pejabat eksekutif. Dalam makalah ini, media yang akan dibahas adalah Metro TV, MNC Grup, TV One, serta media lokal di Bengkulu yaitu Harian Rakyat Bengkulu dan RBTV. Kesemua media tersebut di duga telah dimanfaatkan pemilik media untuk melakukan afiliasi pra pemilu 2014. Mencoloknya pemanfaatan media media terutama media penyiaran televisi untuk kepentingan politik tertentu ini menjadi faktor yang paling mendorong terbentuknya media sebagai rezim baru dalam kehidupan media yang dipandang “seolah-olah demokratis”. Alasannya adalah karena pemilik media yang juga praktisi partai politik menggunakan isu publik sebagai komoditas ekonomi sekaligus komoditas politik.