ANALISIS PEMBIAYAAN BIDANG KESEHATAN DALAM ERA DESENTRALISASI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
| Main Authors: | Indriyanto, Indriyanto, M , Ridwan, Sunoto, Sunoto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/5866/1/tesis%20kumpul%20FE-2.pdf http://repository.unib.ac.id/5866/ |
Daftar Isi:
- Secara pembiayaan dana alokasi Kesehatan Bengkulu Utara mempunyai sumber bermacam-macam, ada yang berasal dari APBD ada juga yang berasal dari APBN. Dilihat dari penerimaan Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara masih rendah disbanding yang ditetapkan oleh WHO ataupun Kesepakatan yang telah dioleh para Bupati yaitu 15 %,sedangkan kenyataanya alokasi kesehatan Bengkulu Utara yaitusebesar : 8,91% dari total APBD. Sebesar Rp 35,472,701,768 (Dinas kesehatan kabupaten Bengkulu Utara tahun 2007)dan menurun pada tahun 2008 yaitu hanya .7,5% Sebesar Rp 41,759,164,944 Kemudian meningkat kembali pada tahun 2009 sebesar 9,8 % dari anggaran APBD.Dengan Naik turunya alokasi ini apakah lebih bersifat Desentralisasi atau resentralisasidan bagaimana persepsi masyarakat mengenai itu,dan ini akan didiskripsikan dan dipaparkan secara jelas dengan pengolahan data menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), data .yang diperoleh dari wawancara ataupun literatur yang mendukung. Dengan adanya petranferan wewenang penganggaran Kesehatan melalui DAU sebagai dana Desentralisasi dan dengan Adanya peningkatan- peningkatan Anggaran Oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dibidang Kesehatan , telah terjadi Desentralisasi pembiayaan, ini dapat dilihat lebih jelan dengan semakin mengecilnya ketergantungan terhadap dana pembantuan dari pusat. Walaupun secara persepsi baik oleh eksekutif maupun legeslatif menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia mengenai Anggaran kesehatan. Dan juga disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga yang menyusun Anggaran Kesehatan.