ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROVINSI BENGKULU
| Main Authors: | Meliandriani, Rafika, Aris, Almahmudi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/4753/1/I%2CII%2CIII-RAF-FE.pdf http://repository.unib.ac.id/4753/2/IV%2CV-RAF-FE.pdf http://repository.unib.ac.id/4753/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Muko- Muko. Jika dilihat secara keseluruhan nilai Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan. Guna mengurangi tingkat tingkat ketimpangan menuju pemerataan dalam pembangunan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan agar diarahkan pada daerah yang relatif tertinggal. Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Sehingga dapat menciptakan suatu daerah yang mandiri seiring dengan tujuan dan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah.Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Muko- Muko. Jika dilihat secara keseluruhan nilai Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan. Guna mengurangi tingkat tingkat ketimpangan menuju pemerataan dalam pembangunan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan agar diarahkan pada daerah yang relatif tertinggal. Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Sehingga dapat menciptakan suatu daerah yang mandiri seiring dengan tujuan dan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah.