PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN APBD DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING(Study Empiris Pada DPRD Provinsi dan Kota Bengkulu)
| Main Authors: | Sari, Yulia Permata, Halimatusyadiah, Halimatusyadiah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/4700/1/I%2CII%2CIII-YUL-FE.pdf http://repository.unib.ac.id/4700/2/IV%2CV-YUL-FE.pdf http://repository.unib.ac.id/4700/ |
Daftar Isi:
- pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh dalam peran DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah, kemudian apakah variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat dapat menemperkuat hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dan hubungan antara transparasni kebijakan publik dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kota Bengkulu. Jumlah Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 36. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda untuk masing-masing sample. Variabel dalam penelitian terbagi menjadi tiga yaitu variabel dependen (pengawasan Keuangan Daerah atau APBD), variabel independen terdiri dari pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik, dan variabel moderating (partisipasi masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dan transparansi kebijakan publik dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada level (p value) 0.000. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar 0,138.Interaksi antara transparansi kebijakan publik dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar 0,365, temuan ini berarti bahwa Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dapat dipengaruhi secara langsung oleh transparansi kebijakan publik dan pengetahuan tentang anggaran Sedangkan partisipasi masyarakat bukan merupakan variabel moderating.