PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
| Main Authors: | Pranata Sagita, Youngky, Antory, Royan, Noeke, Sri Wardhani |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/4613/1/Skripsi%20Youngky%20Pranata%20Sagita-0.pdf http://repository.unib.ac.id/4613/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berjudul “pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan putusan pidana tambahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Apa kendala dalam melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum yang menanggani tindak pidana korupsi dan keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi. Responden dalam penelitian ini adalah 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu 2 orang jaksa penuntut umum dan 2 orang pelaku tindak pidan korupsi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala atau hambatan dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah ketidakmampuan terpidana dalam membayar uang pengganti karena tidak mempunyai harta benda lagi, terpidana pindah alamat, terpidana nakal atau tidak mau membayar pidana tambahan uang pengganti. Penulis menyarankan agar diupayakan perampasan terhadap harta benda tersangka pada saat penyidikan sebagai antisipasi penolakan pembayaran uang pengganti kerugian dengan dalih sudah tidak mampu atau tidak mempunyai harta kekayaan lagi.