PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKI DI KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ( KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI NOMOR KEP / 01 / 01 / 2012 )
| Main Authors: | Nurcahyanto, Alpurqon, M., Yamani Komar, Jonny, Simamora |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/4490/1/Skripsi%20Alfurqon.pdf http://repository.unib.ac.id/4490/ |
| ctrlnum |
4490 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.unib.ac.id/4490/</relation><title>PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI
DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKI
DI KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
( KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI NOMOR : KEP / 01 / 01 / 2012 )</title><creator>Nurcahyanto, Alpurqon</creator><creator>M., Yamani Komar</creator><creator>Jonny, Simamora</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara
dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi
di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan
pendapat di muka umum. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak
akhir-akhir ini terkadang disertai dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab,
yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu
sendiri. Salah satu contoh unjuk rasa anarki yang terjadi di Pelabuhan Sape
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011
lalu, yang berujung bentrokan antara pihak kepolisian yang melakukan pengamanan
dengan massa yang melakukan unjuk rasa. Aksi demonstrasi yang tidak
bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum. Upaya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap
aksi unjuk rasa anarki tersebut mendapat perlawanan dari warga yang memblokade
jalur ke pelabuhan sehingga mengakibatkan dua orang meninggal. Dalam melakukan
pengamanan unjuk rasa tersebut, anggota kepolisian menerapkan kewenangan
diskresi kepolisian yang dimiliknya, serta berpedoman kepada Prosedur Tetap
Kapolri Nomor : 01/X/2010 tentang penangulangan anarki dalam bertindak. Dari
hasil investigasi internal di bawah pimpinan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes
Polri, sebanyak 5 ( lima ) orang anggota Polri dinyatakan bersalah karena telah
menyalahi aturan karena keluar dari komando pasukan dan melakukan pemukulan
yang berlebihan terhadap massa. Kelima annggota Polri tersebut mendapat hukuman
disiplin karena telah melanggar Kode Etik Kepolisian. Adapun permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penanganan unjuk rasa
dalam menghadapi perubahan eskalasi perlawanan massa di Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP / 1 / X /
2010, tentang Penanggulangan Anarki dan bagaimana pertanggungjawaban
penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di
Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.</description><date>2012</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><rights>cc_gnu_gpl</rights><identifier>http://repository.unib.ac.id/4490/1/Skripsi%20Alfurqon.pdf</identifier><identifier> Nurcahyanto, Alpurqon and M., Yamani Komar and Jonny, Simamora (2012) PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKI DI KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ( KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI NOMOR : KEP / 01 / 01 / 2012 ). Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB. </identifier><recordID>4490</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Nurcahyanto, Alpurqon M., Yamani Komar Jonny, Simamora |
| title |
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI
DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKI
DI KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
( KEPUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI NOMOR : KEP / 01 / 01 / 2012 ) |
| title_sub |
KEP / 01 / 01 / 2012 ) |
| publishDate |
2012 |
| topic |
K Law (General) |
| url |
http://repository.unib.ac.id/4490/1/Skripsi%20Alfurqon.pdf http://repository.unib.ac.id/4490/ |
| contents |
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara
dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi
di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan
pendapat di muka umum. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak
akhir-akhir ini terkadang disertai dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab,
yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu
sendiri. Salah satu contoh unjuk rasa anarki yang terjadi di Pelabuhan Sape
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011
lalu, yang berujung bentrokan antara pihak kepolisian yang melakukan pengamanan
dengan massa yang melakukan unjuk rasa. Aksi demonstrasi yang tidak
bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum. Upaya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap
aksi unjuk rasa anarki tersebut mendapat perlawanan dari warga yang memblokade
jalur ke pelabuhan sehingga mengakibatkan dua orang meninggal. Dalam melakukan
pengamanan unjuk rasa tersebut, anggota kepolisian menerapkan kewenangan
diskresi kepolisian yang dimiliknya, serta berpedoman kepada Prosedur Tetap
Kapolri Nomor : 01/X/2010 tentang penangulangan anarki dalam bertindak. Dari
hasil investigasi internal di bawah pimpinan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes
Polri, sebanyak 5 ( lima ) orang anggota Polri dinyatakan bersalah karena telah
menyalahi aturan karena keluar dari komando pasukan dan melakukan pemukulan
yang berlebihan terhadap massa. Kelima annggota Polri tersebut mendapat hukuman
disiplin karena telah melanggar Kode Etik Kepolisian. Adapun permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penanganan unjuk rasa
dalam menghadapi perubahan eskalasi perlawanan massa di Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP / 1 / X /
2010, tentang Penanggulangan Anarki dan bagaimana pertanggungjawaban
penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di
Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. |
| id |
IOS6175.4490 |
| institution |
Universitas Bengkulu |
| institution_id |
179 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu |
| library_id |
1876 |
| collection |
Repository Universitas Bengkulu |
| repository_id |
6175 |
| city |
KOTA BENGKULU |
| province |
BENGKULU |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS6175 |
| first_indexed |
2018-09-17T09:04:29Z |
| last_indexed |
2018-09-17T09:04:29Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1683771088119529472 |
| score |
17.538404 |