Lihat Juga

• PERGESERAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016
  oleh: Suaka, Mardhatillah, et al.
  Terbitan: (2020)
• BATASAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
  oleh: AYUNINGTYAS, TIKA, et al.
  Terbitan: (2020)
• Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan terhadap Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
  oleh: YockyEkoWicaksono
  Terbitan: (2007)
• ANALISIS UU NO.22 THN.2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.005/PUU-IV/2006 TENTANG PENCABUTAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM
  oleh: IMAM KHILMAN
  Terbitan: (2007)
• PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES PENGANGKATAN HAKIM DI INDONESIA
  oleh: Uutari Ssaputri, Tri, et al.
  Terbitan: (2012)