PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
| Main Authors: | Nurabadi, Juprizal, Amancik, Amancik, Suryaningsih, Reni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/3614/1/SKRIPSI%20JUPRIZAL%20NURABADI%20%28B1A005019%29.pdf http://repository.unib.ac.id/3614/ |
Daftar Isi:
- Tujuan Utama penelitian ini adalah: pertama, Untuk mengetahui singkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemekaran desa. Kedua, Untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran desa di kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan penelitian yuridis empiris dengan analisis data secara yuridis kualitatif dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Hasil penelitian yang di dapatkan adalah; Pertama, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran desa telah sinkron, Kedua Pembentukan desa dengan jalan pemekaran desa yang dilakukan di kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur pada tahun 2008 jika dilihat dari tujuan pemekaran desa telah sesuai dengan aturan namun jika dilihat dari syarat-syarat dan tata cara belum memenuhi persyaratan dan belum sesuai dengan tata cara sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.