AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
| Main Authors: | FRANNOTO, SUSANTO, Tito, sofyan, Widiya, N Rosari |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/20836/2/Susanto%20Frannoto%20B1A013200.pdf http://repository.unib.ac.id/20836/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum putusan kepailitan terhadap hak penyewa atas objek perjanjian sewa menyewa yang dimasukkan sebagai harta pailit dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyewa terhadap objek perjanjian sewa menyewa yang dimasukkan sebagai harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, akibat hukum putusan pailit terhadap hak penyewa atas objek sewa yang dimasukan menjadi harta pailit tidak menghilangkan hak penyewa selama jangka waktu perjanjian sewa menyewa belum berakhir. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyewa jika perjanjian sewa menyewa dibatalkan maka penyewa dapat mengajukan upaya hukum yang tidak diatur dalam UUKPKPU yaitu perlawanan sebagai pihak ketiga (derden verzet) dan upaya hukum yang diatur dalam UUKPKPU yaitu kasasi dan peninjauan kembali karena dalam kepailitan tidak dikenal istilah banding.