IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP MEREK DAGANG TIRUAN DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU
| Main Authors: | Firman, Stela, Nursulistyo, B. Ambarini, Widiya, N Rosari |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/20834/1/stela%20firman%20cd%20pdf%20skripsi.pdf http://repository.unib.ac.id/20834/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan merek palsu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek Dagang Tiruan di kota Bengkulu, dan untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Undang�Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek Dagang Tiruan di kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendekati masalah yang diteliti secara langsung ke lapangan mengenai implementasi dan faktor penghambaat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek Dagang Tiruan di kota Bengkulu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek Dagang Tiruan di kota Bengkulu belum berjalan sesuai dengan norma hukum karena masih banyak pelanggaran yang terjadi masih banyak ditemui konsumen yang menggunakan produk sandang merek tiruan dan masih banyak pedagang yang memperdagangkan produk sandang merek tiruan tersebut, dan 2) faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek Dagang Tiruan di kota Bengkulu ini terdapat faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor kurangnya kesadaran hukum. .