PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN KASUS KAPAL CALEDONIAN SKY 2017)
| Main Authors: | Maisella, Meysi, Amirizal, Amirizal, Deli, Waryenti |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/20743/1/skripsi%20meysi%20maisella%20PDF.pdf http://repository.unib.ac.id/20743/ |
Daftar Isi:
- Sebagai negara kepulauan, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Perairan Indonesia telah mengatur dan menetapkan hak lintas di Perairan Indonesia yang salah satu hak lintas tersebut ialah hak lintas damai untuk menghormati hak-hak atau kepentingan internasional bagi kapal asing yang berlayar melewati wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak lintas damai oleh kapal asing dalam melintasi Perairan Kepulauan Indonesia yang ditinjau dari UNCLOS 1982 dan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan syarat-syarat hak lintas damai oleh kapal asing dalam kasus kandasnya kapal Caledonian Sky di Raja Ampat. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak lintas damai baik di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dinyatakan bahwa semua negara dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan dengan adanya syarat-syarat dan pelaksanaan pelayaran oleh kapal Caledonian Sky di perairan Raja Ampat melanggar syarat-syarat hak lintas damai tersebut antara lain kapal melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.