PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
| Main Authors: | Amanda Rosa Juwita, Della, Taufiqurrohman, Taufiqurrohman, P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/17837/1/Skripsi%20Della%20Amanda%20Rosa%20Juwita.pdf http://repository.unib.ac.id/17837/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran tugas dan wewenang DPD setelah putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Indonesia menganut sistem parlemen bikameral yang seharusnya DPD dan DPR memiliki tugas dan wewenang yang sama sehingga dapat mengontrol satu sama lain hingga tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan prinsip check and banlance. Tetapi pada prakteknya DPR masih mereduksi kewenangan dari DPD khususnya dalam pembuatan Undang- Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. Selanjutnya diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya pergeseran tugas dan wewenang DPD dimana putusan MK lebih memperkuat kedudukan DPD di bidang legislatif, walaupun dalam prakteknya belum sesuai dengan putusan MK tersebut, dan produk Undang-Undang yang dihasilkan cacat prosedural sehingga dapat dibatalkan oleh MK.