PELAKSANAAN PENGELOLAAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
| Main Authors: | IRAWAN, BENNY, Iskandar, Iskandar, Edra, Satmaidi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/17824/1/SKRIPSI%20BENNY%20IRAWAN.pdf http://repository.unib.ac.id/17824/ |
Daftar Isi:
- Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas areal 13.490 hektar merupakan salah satu kawasan konservasi darat di Bengkulu yang memiliki kekayaaan sumber daya dan keanekaragaman hayati berupa jenis-jenis satwa maupun tumbuhan.Keberadaa TWA Bukit Kaba berperan sangat penting untuk menopang kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian alam baik ditinjau dari aspek biologi, ekologi, geologi, hidrologi maupun aspek kultural.Ditinjau dari aspek biologi, TWA merupakan habitat flora dan fauna khas hutan pegunungan.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan dalam rangka perlindungan taman wisata alam bukit kaba provinsi bengkulu dan hambatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Populasi dan sampel yang digunakan seluruh instansi terkait kewenangan TWA Bukit Kaba.Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematis data.Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Pelaksanaan pengelolaan TWA Bukit Kaba sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal karena masih terjadinya banyak hambatan seperti regulasi, kelembagaan, penegakan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai TWA Bukit Kaba sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan dalam rangka perlindungan TWA Bukit Kaba. Saran daripenelitianiniperlu dibentuknya peraturan khusus mengenai pelaksaan pengelolaan TWA Bukit Kaba