ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU (Studi Terkait Keterbukaan Akses Informasi) PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU (Studi Terkait Keterbukaan Akses Informasi) PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU (Studi Terkait Keterbukaan Akses Infor
| Main Authors: | Tika, Afriani Dian, Titiek, Kartika, Budiyono, Budiyono |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/17459/1/SKRIPSI%20TIKTIK.pdf http://repository.unib.ac.id/17459/ |
Daftar Isi:
- Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan publik yang menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No 14 tahun 2014. Penulis membahas mengenai keterbukaan akses informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelaksanaan keterbukaan informasi publik terkait keterbukaan akses informasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, metode ini bertujuan untuk membangun deskripsi secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang terjadi dilapangan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri dari Pemohon Informasi dan Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, penentuan informan ini berdasarkan kebutuhan penulis terhadap informasi-informasi penelitian. Keterbukaan informasi pada publik terkait keterbukaan akses informasi yang dilakukan belum bisa dikatakan baik dikarenakan masih banyak keluhan oleh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari kedua aspek Pertama, aspek penyediaan informasi dimana informasi yang disediakan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diberikan dan belum terbuka secara umum kepada pemohon karna masih terdapat kesenjangan dalam pemberian informasi tersebut. Kedua, aspek akses informasi yang dirasakan pemohon belum adanya kemudahan dalam memperoleh informasi karna masih terdapat kesulitan yang dialami oleh beberapa pemohon dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Untuk itu dalam melakukan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dibutuhkannya keterbukaan informasi bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan negara. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Akses Informasi