ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BENGKULU UTARA (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur)
| Main Authors: | Indianty, Lia, Loesida , Roeliana, Mirza, Yasben |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/1656/1/Skripsi%20Lia%20Indriyaty-2.pdf http://repository.unib.ac.id/1656/ |
Daftar Isi:
- Salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup strategis, potensial dan prospektif adalah berupa Pajak Bumi dan Bangunan, mengingat objeknya berupa Bumi dan Bangunan, yang dari tahun ke tahun senantiasa terus berkembang, seiring dengan laju perkembangan penduduk dan semakin meningkatnya permintaan terhadap bumi dan bangunan, baik dalam rangka kepemilikan untuk rumah tinggal maupun untuk investasi dan usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik ini dipergunakan untuk menganalisa data-data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum ataupun menggeneralisasi data tersebut. Penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif ini terbatas pada penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang keadaan sebenarnya. Selanjutnya dilakukan argumentasi dan interprestasi data dan kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Proses penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Bengkulu Utara belum tepat atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan karena ketetapan subjek pajak dilakukan oleh kepala desa sehingga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Bengkulu Utara hanya menerima data dari kepala desa. Penentuan data akhir tentang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk komplain sebelum pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Perhitungan NJOP tidak sesuai dengan luas bangunan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara besarnya pajak yang harus dibayar dengan kondisi bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang dimiliki.