PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM, DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU
| Main Authors: | SARASWATI, YUSTISIANA, Handoko, Hadiyanto, Mintargo, Mintargo |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/16159/1/Tesis%20Yustisiana%20Saraswati.pdf http://repository.unib.ac.id/16159/ |
Daftar Isi:
- Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk dalam Negara yang sedang berkembang. Pada tahun 2010 jumlah penduduk provinsi Bengkulu berada pada angka 1.715.518 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 penduduk Indonesia menjadi 1.874.944 jiwa. Hal ini tentunya dapat menjadi potensi bagi provinsi Bengkulu jika mampu memanfaatkan SDM yang ada dengan optimal. Faktor pertama yang mempengaruhi presentase kemiskinan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu, untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews. Dengan Pendekatan Common effect, Pendekatan Fixed Effect model, dan Pendekatan Random Effect Model. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh penghitungan analisis regresi data panel menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan dengan model fixed effect yang tepat digunakan. Adapun perhitungan analisis panel diperoleh dari persamaan model fixed effect sebagai berikut: Y= 1,584864 – 5,206005 X 1 +0,282030X 2 +0.000173 X . Berdasarkan pada uji F nilai F probabilitinya yang diperoleh adalah sebesar 3 0,0000 (lebih kecil dari α = 0,05). Dengan demikian kita dapat menolak H dan mengambil kesimpulan bahwa variable jumlah penduduk, IPM, dan jumlah pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan 0 terhadap tingkat kemiskinan di Kabupateten/Kota Provinsi Bengkulu. Secara parsial jumlah penduduk (X1), dan jumlah pengangguran (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) sedangkan IPM (X2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten /Kota Provinsi Bengkulu signifikan( α = 0,05) dengan nilai R 2 sebesar 0,991. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah Diperlukan solusi jumlah penduduk yang besar dari tahun ketahun, misalnya dengan pembangunan berwawasan kependudukan, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Diharapkan pemerintah Provinsi Bengkulu perlu untuk memperhatikan peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar-pelajar yang berprestasi dan pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan melakukan berbagai program melalui pendidikan kesehatan, penyediaaan air bersih dan sanitasi dan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya menurunkan jumlah pengangguran dengan cara mendorong masuknya investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta pemerintah daerah diharapakan focus menciptakan proyek infrastruktur yang bersifat padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak terutama tenaga kerja lokal.