ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PEMEKARAN KINERJA EKONOMI DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEMEKARAN PROVINSI BENGKULU KINERJA EKONOMI DAN PELAYANAN PUBLIK PROVINSI BENGKULU
| Main Authors: | APRIANSYAH, DENNY, Retno, Agustina Ekaputri, Handoko, Hadiyanto |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/16142/1/Tesis%20Denny%20Apriansyah.pdf http://repository.unib.ac.id/16142/ |
Daftar Isi:
- Penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia dimulai secara tegas sejak tanggal 1 Januari 2001 melalui Program Otonomi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir kembali diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemekaran daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mendekatkan rentang kendali dalam pelayanan publik kepada masyarakat dan menumbuhkan kembangkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten. Pada lingkup Provinsi Bengkulu baru mulai dilakukan pemekaran daerah sebanyak dua periode waktu yakni 2003 dan 2008, dimana telah terbentuknya enam daerah otonom baru yakni kabupaten Kaur, Seluma, Mukomuko, Bengkulu Tengah, Lebong dan Kepahiang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan pelayanan publik di kabupaten pemekaran provinsi Bengkulu setelah dilakukan kebijakan pemekaran daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pola perhitungan indeksasi yang digunakan adalah perhitungan Building Reinventing Decentralized Project, Bappenas, 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kinerja perekonomian daerah pemekaran dan daerah induk tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar, karena pada kedua daerah memiliki karakteristik yang relatif sama yakni masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai leading sector. Jika dilihat dari indeks kinerja perekonomian, rata-rata daerah kabupaten pemekaran pada tahun 2012 masih berada di bawah rata-rata daerah kabupaten induk dengan selisih 0,33. Kemudian secara perlahan hingga tahun 2015 rata-rata indeks kinerja perekonomian kabupaten pemekaran melampaui rata-rata indeks kabupaten induk dengan selisih 0,11, hal ini dapat dijelaskan bahwa kabupaten pemekaran juga berupaya meningkatkan pergerakan aktifitas ekonomi. Namun jika dilihat dari trennya bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2015 grafik kinerja ekonomi kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran sama-sama mengalami perlambatan kapasitas perekonomian, hal ini juga terjadi secara nasional dan global, sehingga diperlukan adanya intervensi kebijakan sektor-sektor ekonomi dapat bergerak lebih produktif agar menggerakkan perekonomian daerah pemekaran. Namun secara kemampuan