ETIKA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BENGKULU
| Main Authors: | Dewi, Anika, Hajar, G. Pramudyasmono, Jarto, Tarigan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/1572/1/Tesis%20Anika%20Dewi-2.pdf http://repository.unib.ac.id/1572/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan etika pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Dinas tersebut dipilih dengan pertimbangan fungsi dan tugasnya yang cenderung melayani kebutuhan-kebutuhan layanan masyarakat yang mendasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pemaduan metode ditujukan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan etika pelayanan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner baik kepada aparatur pemerintah maupun pengguna jasa layanan publik. Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan pengambilan simpulan. Data-data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis melalui tabel-tabel frekuensi untuk mendeskripsikan pelaksanaan etika pelayanan publik dan tingkat kepuasan pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan etika pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh inkonsistensi penerapan aturan tentang retribusi penggantian cetak, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan catatan sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota bengkulu. Selain itu, mekanisme kontrol belum berjalan dengan baik, dan komunikasi aparat terhadap pelanggan masih kurang efektif. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan etika pelayanan publik antara lain: (1) peningkatan kesadaran aparat pemerintah terhadap posisinya sebagai sebagai pelayan publik; (2) peningkatan konsistensi dan motivasi berprestasi dalam bekerja untuk memperbaiki pelaksanaan etika pelayanan publik; (3) memperbaiki kualitas komunikasi dengan pengguna layanan agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik; (4) peningkatan mekanisme kontrol dari masyarakat yang secara proaktif memberikan kontrol kepada kinerja aparatur pemerintah.