PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPKB) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI KELUARGA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KOTA BENGKULU
| Main Authors: | Edy Syaputra Perangin Angin, Rahmat, Kahar, Hakim, Lipneldi, Lipneldi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/1563/1/RAHMAT%20EDI%20S-2.pdf http://repository.unib.ac.id/1563/ |
Daftar Isi:
- Kependudukan menjadi salah satu fenomena yang menjadi perhatian di dunia dan juga di Indonesia. Pembangunan tanpa memperhatikan pengendalian penduduk maka akan sia-sia. Sehingga melihat kondisi tersebut perlu diadakannya pengendalian kelahiran melalui program KB. Program KB diyakini telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, yang selanjutnya mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Melihat bahwa begitu pentingnya kependudukan dan program KB yang berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Keluarga Untuk Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sasaran penelitian diambil dengan teknik snowball sampling yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dimana 2 pegawai bidang KB, 1 KUPT, 2 PLKB (kadar KB), 1 Kepala Puskesmas Ratu Agung, dan 3 orang peserta KB di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran BPMPKB dalam meningkatkan partisipasi keluarga melaksanakan program KB di Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari BPMPKB masih kekurangan pegawai dan tenaga ahli yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang kependudukan sehingga pelaksanaan pelayanan di lapangan kurang maksimal. Dalam menjalankan program KB, BPMPKB juga mengalami kendala karena minimnya anggaran pemerintah daerah untuk bidang kependudukan, sehingga dari penelitian ini dapat diketahui bahwa otonomi daerah belum dapat memaksimalkan pembangunan kependudukan di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan juga dapat diketahui bahwa keluarga melaksanakan program KB berdasarkan kesadaran sendiri dan ada juga berdasarkan ajakan oleh PLKB.