PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG
| Main Author: | M, Widi Wicaksono |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Archive |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unib.ac.id/13648/1/WIDI%20WICAKSONO%20M.pdf http://repository.unib.ac.id/13648/ |
Daftar Isi:
- Penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa di Desa Kampung Bogor dan Desa Bogor Baru Kabupaten Kepahiang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabpaten Kepahiang, dilatarbelakangi oleh peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa di Desa kampung Bogor dan Desa Bogor Baru. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa di Desa Kampung Bogor dan Desa Bogor Baru Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis dat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya koordinasi antara BPD Bogor Baru dengan Pemerintah Desa hal ini di lihat dengan belum terbentuknya peraturan desa yang ada di desa Bogor Baru, Kesibukan pekerjaan di luar, membuat BPD di Desa Kampung Bogor dan Bogor Baru masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, kurangnya partisipasi masyarakat di desa dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, menyikapi fakta-fakta tersebut di atas maka pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana desa di Desa Kampung Bogor dan Desa Bogor Baru Kabupaten Kepahiang harus lebih ditingkatkan lagi. Kata Kunci : Pelaksanaan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Penggunaan Dana Desa